Surat Cinta Untuk Pak Mentri

Surat Cinta Untuk Pak Mentri

Download Tanggapan RPM Amatir Radio PDF Version

Palembang, 21 Januari 2018.

Kepada Yth,

Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia

Di

Tempat

Perihal : Tanggapan Dan Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri mengenai Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk

 

Dengan hormat,

Sehubungan dengan  Siaran Pers No.11/HM/KOMINFO/01/2018 Tanggal 19 Januari 2018 Tentang Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) mengenai Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

Dengan ini saya Robby Sandes – YC4HQ menyampaikan tanggapan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

  1. Radio Over Internet Protocol (ROIP).

Merujuk kepada RPM a quo, terdapat pengaturan tentang penyelenggaraan ROIP yang dimuat pada:

  1. Pasal 1 ayat 15.
  2. Pasal 32 huruf (c).
  3. Pasal 43.
  4. Pasal 63 huruf (b).
  5. Pasal 70.

Yang pada intinya adalah mengizinkan penerapan ROIP pada komunikasi khusus perorangan dengan teknis penyambungan tertentu.

Pasal-pasal tersebut di atas tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan lebih tinggi tingkatannya sebagaimana dimuat dalam bagian konsideran RPM a quo, saya mengajak untuk melihat kembali:

  1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

“(1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya.

(2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dapat disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan untuk keperluan penyiaran.

dan Pasal 51 yang berbunyi:

“Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 38 yang berbunyi:

“Penyelenggara telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan:

  1. sendiri;

  2. pertahanan keamanan negara;

  3. penyiaran.”

Pasal 39 yang berbunyi:

“Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan untuk keperluan:

  1. perseorangan;

  2. instansi pemerintah;

  3. dinas khusus;

  4. badan hukum.”

Pasal 40 yang berbunyi:

“Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:

  1. amatir radio;

  2. komunikasi radio antar penduduk.

Pasal 41 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

“(1) Kegiatan amatir radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a digunakan untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika.

(2) Kegiatan amatir radio dapat digunakan untuk penyampaian berita mara bahaya, bencana alam, pencairan dan pertolongan (SAR).”

Pasal 50 yang berbunyi:

“Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 dilarang untuk:

  1. menyelenggarakan telekomunikasi di luar peruntukannya;

  2. menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya; dan

  3. memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan atau pengoperasiannya, kecuali untuk telekomunikasi khusus yang berkenaan dengan ketentuan internasional yang telah diratifikasi.”

Dan Penjelasan Pasal 51 yang berbunyi:

“Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran memiliki ciri-ciri:

  1. bersifat memancar satu arah dan terus menerus;

  2. diterima langsung oleh penerima;

  3. bersifat tetap dan bergerak;

  4. menampilkan gambar dan atau suara; dan

  5. peruntukan siarannya untuk masyarakat luas.”

Yang pada intinya mengatur bahwa:

  • Jaringan Internet adalah sebuah Jaringan Telekomunikasi yang tidak termasuk dalam telekomunikasi khusus.
  • Penyambungan Telekomunikasi Khusus ke jaringan internet (penyelenggara telekomunikasi lainnya) hanya diizinkan untuk keperluan Penyiaran.
  • Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk tidak termasuk dalam telekomunikasi khusus yang bertujuan untuk keperluan penyiaran.
  • Alasan pembenar penyambungan telekomunikasi khusus ke penyelenggara telekomunikasi lainnya adalah pada peruntukannya bukan pada teknis penyambungannya.
  • Penyambungan peralatan Telekomunikasi Khusus dengan jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya yang bukan bertujuan untuk keperluan penyiaran diancam dengan pidana.

Dengan demikian seluruh pengaturan dalam RPM a quo sepanjang pengaturan penyelenggaraan ROIP atau sejenisnya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan untuk itu harus dihapuskan.

  1. Tanda Panggilan.

Dalam RPM Pasal 9 ayat 1 berbunyi :

(1) Stasiun Radio Amatir dapat digunakan oleh Amatir Radio lainnya dengan ketentuan:

  1. mendapatkan izin dari pemilik Stasiun Radio Amatir;

  2. digunakan sesuai tingkatan IAR yang dimiliki;

  3. menggunakan tanda panggilan (call sign) milik Amatir Radio yang menggunakan;

Frasa pada huruf (c) akan membuat tanda panggil khusus tidak dapat digunakan. Merujuk kepada RPM Pasal 1 ayat 11 yang berbunyi  :

“11. Stasiun Radio Amatir adalah stasiun radio yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan radio amatir.”

Jika RPM Pasal 9 ayat 1 huruf (c) diterapkan, maka seluruh stasiun radio amatir yang dioperasikan/digunakan oleh seorang amatir radio wajib mengudara dengan tanda panggil (callsign) pribadi milik operator. Contoh kasus, sebuah stasiun radio amatir dengan tanda panggil (callsign) pada IAR adalah YB73RI, dioperasikan oleh seorang amatir radio dengan tanda panggil (callsign) pribadi YC4HQ, maka saat mengudara tanda panggil yang digunakan adalah YC4HQ. Jika tanda panggil yang digunakan adalah YB73RI maka tindakan ini akan bertentangan dengan RPM Pasal 9 ayat 1 huruf (c) jo Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 a quo.

Pengaturan seperti ini sangat tidak sesuai/sejalan dengan tujuan pembuatan IAR/tanda panggil (callsign) khusus yaitu untuk mengudara dengan tanda panggilan khusus tersebut. Saya menanggapi perlu dicermati kembali penggunaan istilah “Stasiun Radio Amatir” pada awal kalimat RPM Pasal 9 ayat 1. Karena “Stasiun Radio Amatir” mengandung arti seluruh stasiun radio amatir baik yang memiliki IAR reguler juga IAR khusus sebagaimana disebut dalam RPM Pasal 1 ayat (11).

Lebih jauh lagi, menurut pandangan saya, seharusnya sebuah stasiun radio amatir beroperasi/mengudara berdasarkan tanda panggil/IAR pemilik stasiun tersebut bukan mengikuti IAR/tanda panggil amatir yang mengoperasikannya. Sebuah stasiun radio amatir dibangun dengan spesifikasi teknis yang mengacu kepada IAR pemiliknya, sehingga terjamin tidak akan menimbulkan gangguan baik teknis maupun non teknis. Dapat dibayangkan jika sebuah stasiun radio amatir yang dibangun berdasarkan spesifikasi teknis IAR tingkat siaga namun dioperasikan berdasarkan IAR tingkat penegak karena operatornya memiliki tanda panggil/IAR tingkat penegak, maka akan sangat mungkin menimbulkan gangguan-gangguan yang tidak diinginkan.

Sebuah stasiun radio amatir didirikan oleh seseorang berdasarkan IAR yang dimilikinya dengan demikian apapun akibat yang muncul baik hukum atau akibat-akibat lainnya yang ditimbulkan oleh pendirian dan atau pengoperasian stasiun tersebut harus berdasarkan IAR yang digunakan pada saat mendirikan stasiun tersebut, dengan demikian tanda panggil yang digunakan juga harus tanda panggil pemilik stasiun.

Jika kita membaca RPM Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi:

“4. Izin Amatir Radio yang selanjutnya disingkat IAR adalah izin untuk mendirikan, memiliki, dan mengoperasikan stasiun radio amatir.”

Lalu Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi :

“(1) Setiap Amatir Radio wajib memasang papan/stiker Tanda Panggilan (Call Sign) pemilik IAR di lokasi stasiun radio amatir, baik stasiun tetap maupun stasiun bergerak.

Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

“(1) Amatir Radio wajib menjamin Komunikasi Radio Amatir yang diselenggarakannya tidak mengganggu atau menimbulkan interferensi yang merugikan terhadap penyelenggaraan Komunikasi Radio Amatir lainnya dan/atau komunikasi radio dinas lain.

(2) Untuk mencegah terjadinya gangguan atau interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pancaran Stasiun Radio Amatir wajib memenuhi ketentuan:

  1. menggunakan pita frekuensi radio, lebar pita dan mode untuk Dinas Amatir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

  2. memperkecil emisi tersebar;

  3. menggunakan daya pancar sesuai tingkatan IAR dan sesuai frekuensi radio yang digunakan.”

Dan Pasal 39 ayat 2 yang berbunyi:

(2) Stasiun Radio Amatir dapat memancarkan Daya pancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nilai paling

besar:

  1. Tingkat Siaga:

    1. maksimum 100 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz,;
    2. maksimum 75 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz.
  2. Tingkat Penggalang:

    1. maksimum 500 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz,;
    2. maksimum 200 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz.
  3. Tingkat Penegak:

    1. maksimum 1000 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz;

    2. maksimum 500 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz.

Terlihat jelas bahwa sebuah stasiun radio amatir didirikan berdasarkan IAR yang diberikan dan tentu saja wajib dioperasikan/digunakan berdasarkan IAR yang diberikan untuk menjamin apa yang diatur dalam RPM Pasal 8 dan Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 dapat terpenuhi. Oleh karena pengaturan tanda panggil (callsign) amatir radio di Indonesia melekat pada IAR, maka pada saat sebuah stasiun radio amatir dioperasikan maka tanda panggil (callsign) yang digunakan juga harus sesuai dengan IAR yang digunakan untuk mendirikan stasiun tersebut.

Demikian tanggapan dari saya terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) mengenai Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.

Hormat saya,

Robby Sandes – YC4HQ

Related posts