Crowded

Crowded

Sering kita lihat perdebatan baik diforum-forum resmi, media sosial dan lain-lain, yang diperdebatkan intinya adalah ketidaksamaan cara pandang terhadap suatu masalah dan berujung disikapi dengan cara yang salah.

Kita ambil contoh tentang ROIP (Radio Over Internet Protocol) kalau di Indonesia populer dengan sebutan ORARI Digital (bukan mode digital) atau Gateway atau eQSO, atau secara khusus vendor ICOM mengembangkan D-Star, dll, yang pada prakteknya adalah menghubungkan radio komunikasi amatir radio dengan jaringan internet dengan tujuan memperluas jangkauan komunikasi. Pengaturan tentang praktek komunikasi seperti ini diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Bagian Kesembilan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

  1. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya.

  2. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dapat disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan untuk keperluan penyiaran.

Pada ayat (2) jelas disebutkan bahwa penyambungan peralatan telekomunikasi khusus (amatir radio termasuk dalam telekomunikasi khusus) ke jaringan telekomunikasi lain (dalam hal ini internet) hanya dapat dilakukan untuk keperluan penyiaran (broadcasting), karena penyiaran/broadcasting bukan kegiatan amatir radio maka praktek penyambungan ini tidak dizinkan.

Namun kemudian pernah terjadi sebuah diskusi yang pada intinya seorang nara sumber mengatakan bahwa ROIP tidak masalah dan diizinkan untuk dilakukan sepanjang dilakukan dengan “closed connection”. Nara sumber dalam diskusi itu tidak cermat dalam membaca kehendak undang-undang dimana undang-undang mengizinkan ROIP sepanjang dilakukan untuk keperluan penyiaran, jadi alasan pembenarnya ada pada tujuan penyambungan bukan teknik penyambungan, apapun tekniknya kalau tujuannya bukan untuk penyiaran, jika tetap dilakukan maka melanggar undang-undang. Salah kaprahnya kita-kita, karena memandang nara sumber adalah orang dari pemerintahan (SDPPI) maka kita langsung yakin dan percaya bahwa yang dikatakan adalah benar dan dapat dijadikan alasan pembenar padahal kalau sanksi dalam undang-undang itu diterapkan maka nara sumber tadi tidak dapat memberikan jaminan bahwa pelaku ROIP akan terbebas dari pidana yang ada pada pasal 51 yang berbunyi:

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Kita semua (harus) memahami bahwa yang mengatur urusan duniawi diwilayah hukum Indonesia adalah Pemerintah Indonesia melalui Instansi yang berwenang. Dalam pengaturannya, di Indonesia berlaku sebuah sistem hirarki perundang-undangan. Peraturan tertinggi adalah Undang-undang, didelegasikan ke pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang dikuasai oleh Presiden, lalu ada kewenangan pengaturannya didelegasikan kepada menteri terkait dalam bentuk Peraturan Menteri (permen) dari sini ada juga yg kewenangannya diserahkan lagi ke tingkat dibawahnya semisal Dirjen. Begitu juga pengaturan tentang penggunaan pita frekuensi radio. Dari UU No. 36/1999 didelegasikan ke PP No. 52/2000 kemudian didelegasikan lagi ke Menteri dalam bentuk Permen, jadi intinya pada setiap tingkatan mengatur atau mengeluarkan peraturan karena mendapat pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari pihak yang berwenang sebelumnya. Jika tidak ada pelimpahan wewenang itu maka tidak ada satu pihak pun yang dapat mengatur atau mengeluarkan peraturan apalagi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan lebih tinggi derajat/tingkatnya.

Hal lain yang sering diperdebatkan adalah masalah bandplan. Ini memang masalah klasik dan sebetulnya bukan di Indonesia saja tetapi di tingkat dunia juga ada permasalahan tentang bandplan. Pada intinya, Band Plan adalah sebuah aturan yang menjelaskan tentang frekuensi mana, boleh digunakan oleh siapa, untuk keperluan apa dan bagaimana teknis penggunaannya. Karena Band Plan berhubungan dengan masalah Sumber Daya Alam maka negara/pemerintah berkuasa untuk mengaturnya. Khusus untuk kegiatan amatir radio, di Indonesia berlaku Band Plan sebagaimana tertuang dalam PerMen Kominfo No. 33/2009.

Kita bahas lebih menjurus kepada yang sering hangat diperdebatkan yaitu pada Band 40 meter yang dalam Permen disebutkan bahwa amatir radio Indonesia boleh menggunakan frekuensi 7000-7200 kHz dengan mode pancaran (bukan mode diradio anda) Kode Morse, Suara, NB Data dengan status Primer. Apa artinya? Artinya anda boleh memancar dengan teleponi (suara) dengan sistem modulasi AM, FM, LSB/USB pada frekuensi 7005 kHz. Juga anda diizinkan untuk memancar pada frekuensi 7115 kHz dengan mode NB Data.

Koq begitu? Ya memang begitu, silahkan anda cermati isi dari Permen no. 33/2009 itu. Disana tidak mengatur tentang pemisahan segmen dari setiap mode misalnya 7000-7040 adalah segmen primer Kode Morse. Disana hanya mengatur frekuensi 7000-7200 kHz boleh digunakan untuk Suara, Kode Morse dan NB Data, artinya semua mode pancaran dapat memancar diseluruh frekuensi sepanjang antara 7000-7200 kHz, berbeda dengan peraturan yang ada sebelumnya yang secara jelas dan terperinci mengatur segmen-segmen pita frekuensi.

Aneh? Tidak. Pemerintah punya kedaulatan dan kuasa penuh untuk membuat suatu aturan walaupun dirasa ada keanehan. Misalnya, pengguna citizenband (CB) di Indonesia ditarik pajak ini hanya di Indonesia, diluar negeri tidak ada CB ditarik pajak, tapi walaupun aneh ini adalah kedaulatan pemerintah Indonesia.

Jadi jangan mengeluh kalau penggunaan pita frekuensi di Indonesia terkesan semerawut, karena memang tidak diatur dengan rapi oleh Pemerintah. Mungkin ada yang beralasan bahwa ada peraturan Ketua Umum ORARI yang mengatur Bandplan. Inilah yang menjadi masalah.

Seperti saya utarakan diatas, seseorang atau instansi/organisasi berwenang untuk mengatur atau mengeluarkan peraturan jika memang memiliki wewenang untuk mengaturnya. Yang perlu kita pahami pengaturan penggunaan pita frekuensi atau Bandplan kewenangannya ada di Negara Republik Indonesia, dituangkan dalam undang-undang, lalu dilimpahkan ke Presiden keluarlah PP yang melimpahkannya kepada Menteri terkait lalu terbitlah Peraturan Menteri. Sampai disini harus kita lihat apakah dari Menteri ada pelimpahan kewenangan pengaturan bandplan? Kalau ada, diatur dimana dan kepada siapa kewenangan itu dilimpahkan?

Jika dicermati pasal-demi pasal dalam Permen No.33/2009 dapat kita pahami bahwa didalamnya tidak ada satu pun pasal yang menyatakan memberikan kewenangan kepada ORARI untuk mengatur sesuatu sehubungan dengan masalah penyelenggaraan amatir radio di Indonesia. Dalam Permen hanya menyatakan mengakui ORARI sebagai wadah tunggal amatir radio di Indonesia, melibatkan ORARI dalam pendaftaran Ujian Negara dan menjadi mitra pemerintah dalam keadaan darurat serta pengawasan penggunaan pita frekuensi amatir radio. Satu-satunya kewenangan yang diberikan dari Pemerintah kepada ORARI adalah pembinaan terhadap anggota ORARI.

Maka, jika ada peraturan Organisasi yang mengatur Bandplan, jika ada peraturan Organisasi yang menambah syarat untuk Ujian Negara misalnya memaksa meminta QSL Card atau bahkan bisa diganti dengan kredit LoTW atau Piagam Kegiatan, atau melarang atau meminta seseorang untuk menghentikan kegiatannya disebuah pulau dalam rangka IOTA, atau bahkan mungkin ada yang ekstrim sampai menyita perangkat radio milik seseorang. Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah “Apakah ORARI Berwenang Untuk Mengatur Hal Itu?

Pengaturan Bandplan, coba anda teliti lagi dalam Permen No. 33/2009 apakah ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa ORARI berhak atau diberikan hak untuk mengatur Bandplan? Tidak ada.

Syarat ujian negara, silahkan anda baca lagi syarat-syarat ujian negara dalam Permen No. 33/2009 apakah ada sebuah kalimat bahwa ORARI dapat menambahkan syarat ujian negara harus melampirkan QSL Card atau diganti dengan piagam penghargaan atau bahkan LoTW? Tidak ada. ORARI hanya berwenang menerima pendaftaran peserta ujian, tidak lebih dari itu.

Mengatur atau mewajibkan seseorang meminta izin kepada organisasi setempat atau bahkan sampai kepada tindakan pelarangan dan penghentian kegiatan seorang amatir radio, apakah ORARI memiliki atau diberi kewenangan untuk melakukan itu? Tidak ada. Dalam Permen No. 33/2009 ORARI hanya dilibatkan dalam rangka pengawasan, artinya jika ORARI melihat ada suatu pelanggaran maka yang dapat dilakukan oleh ORARI hanyalah melaporkannya kepada instansi terkait misalnya Balmon, tidak lebih dari itu.

Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam Permen No. 33/2009 kewenangan ORARI hanya sebatas pembinaan anggota ORARI.

Nah, kalau begitu bagaimana dengan Surat Keputusan beserta peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan? Ya lihatlah kenyataannya. Tidak ubahnya seperti macan ompong saja.

Miris sekali !? Ya memang, anda baru menyadarinya? Selama ini ke mana saja? Koq diam saja?

Jadi berhentilah untuk saling berdebat, menyalahkan, berseteru sesama amatir radio karena saya, anda dan kita semua adalah korban dari peraturan perundang-undangan yang disusun dengan tidak ada niat baik untuk menumbuhkembangkan amatir radio di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini dituntut kedewasaan kita dalam melaksanakan hobi ini, sangat rugilah kita semua jika kita mengedepankan ego pribadi lalu bersilang pendapat kemudian diterjemahkan dengan saling mengacau sehingga kesenangan kita dalam menjalankan hobi ini menjadi sirna.

Semua ini terjadi karena, pemerintah memandang bahwa amatir radio ini hanya sebatas hobi belaka yang manfaatnya hanya untuk kesenangan belaka, dan senyatanya kita memang hanya mampu segitu kan? Kita belum mampu menunjukkan bahwa amatir radio merupakan asset berharga bagi pemerintah dan masyarakat yang bermanfaat lebih.

Karena dipandang sebelah mata hanya hobi belaka maka jangan berharap penindakan atau penegakkan hukum ata penyelenggaraan amatir radio dapat diimplementasikan.

Juga didorong dengan ketidakpedulian kita atau visi dan misi yang keliru dari oknum-oknum anggota juga stakeholder ORARI sehingga tidak dapat memberikan masukan-masukan yang berpihak kepada pengembangan amatir radio di Indonesia.

Kita sebagai pelaku kegiatan amatir radio sudah sewajarnya secara masif memberikan masukan kepada pemerintah tentang perkembangan teknologi dan kegiatan amatir radio global, sehingga kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Pemerintah tidak semata-mata hanya menjalankan fungsi pengatur saja.

Trus gimana dong?

Kalau anda semua memang amatir radio sejati maka bersuaralah, perjuangkanlah bagaimana seharusnya amatir radio ini dipandang oleh pemerintah, memang tidak mudah, perjalanannya panjang, butuh waktu tenaga pikiran dan juga mungkin uang. Tetapi yang paling mudah untuk dilakukan adalah memulainya dari diri sendiri untuk menjadi amatir radio yang baik untuk diri sendiri juga baik untuk orang lain.

73,

Robby – YC4HQ

Related posts