Bangku Kosong Di Sudut Kantor ORARI

Bangku Kosong Di Sudut Kantor ORARI

Sebuah diskusi menarik terjadi pada group Facebook Organisasi Amatir Radio Indonesia, diskusi ini muncul setelah penulis menerbitkan artikel yang berjudul Melacurkan Callsign Pribadi Dalam Sebuah Kontes Adalah Halal, Begini Ulasannya. Sebuah artikel yang membahas bahwa penggunaan callsign pribadi untuk kegiatan amatir radio dan dioperasikan oleh amatir radio lain baik sendiri atau berkelompok adalah suatu tindakan yang sah, selanjutnya disebut dengan Multi OP Pribadi.

Dalam diskusi tersebut turut serta beberapa amatir radio Indonesia yang memberikan asumsinya, opini dan pendapat serta argumentasi bahkan beberapa aturan yang diyakini mengatur, yang sebagian menguatkan dan sebagian lagi melemahkan tindakan tersebut. Walaupun sempat beberapa kali melebar namun menurut penulis hal itu terjadi karena masing-masing peserta diskusi berusaha untuk mempertahankan argumentasinya, sangat wajar. Peserta diskusi tersebut diantaranya adalah Imam Rahajo – YB4IR, Ronald Moendoeng – YB8ROP, Ahmad Yani Raffi – YB8EXL, Mahfud Alaidin – YB6CA, Jonny Latuny – YC8XOB, Muhammad Subhan Rivai – YE3AA/N1IP, Budi Sudjono – YG3CGI, Hendro S. Joedho – YC0QR, Fahrizal Husain – YD4XIO, Syarif Hidayat – YB1FWO, Djoko Marjono Susilo – YB1TJ, Karsono Suyanto – YB0NDT, Donny Sirait – YB6LD, H. Hajar SA – YB8HZ,

Beberapa peserta menguatkan tindakan Multi OP Pribadi, diantaranya yang penulis sampaikan bahwa tidak ada aturan yang memuat larangan untuk melakukan Multi OP Pribadi. Pendapat lain mengatakan bahwa Multi OP Pribadi dimungkinkan dengan menggunakan pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Amatir Radio (Permen 33). Ada juga yang mengungkapkan bahwa beberapa tahun yang lalu tindakan yang sama pernah terjadi yaitu YB0ARA yang ikut serta dalam sebuah kontes dengan operator yang lebih dari 1 orang bahkan Callsign tersebut bertengger selama puluhan tahun sebagai pemegang skor terbesar peserta kontes dari Indonesia. Ada juga yang mendukung Multi OP Pribadi ini dengan memberikan contoh dari negara lain yang membiarkan ada banyak callsign pribadi digunakan dalam kontes dengan banyak operator.

Sementara peserta lainnya melemahkan tindakan Multi OP Pribadi dengan mengedepankan bahwa Izin Amatir Radio (IAR) hanya diberikan kepada seseorang (orangnya). Ada juga yang menunjukkan kalimat dibalik kartu IAR yang diasumsikan melarang Multi OP Pribadi. Sementara yang lain mengatakan bahwa dengan adanya klub stasiun, klub kontes dan IAR khusus maka tindakan Multi OP Pribadi adalah terlarang. Ada juga pendapat yang sangat mendalam yang mengkhawatirkan bahwa jika Multi OP Pribadi dibenarkan maka praktik perjokian dalam meraih sesuatu semisal award akan marak dan kondisi tersebut akan menghancurkan kualitas amatir radio Indonesia. Dan ada satu komentar yang sangat menarik bagi penulis yang mengatakan bahwa kegiatan amatir radio memiliki konsep dasar hukum perizinan, dimana izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik izin (amatr radio/st amatir radio) menganut teori hukum negatif yang artinya melarang segala sesuatu yang tidak termasuk dalam izin yang diberikan.

Penulis mencoba menanggapi semua argumentasi yang telah disampaikan dalam diskusi, dengan harapan pada akhirnya mendapatkan suatu kesimpulan tentang kegiatan Multi OP Pribadi.

Multi OP Pribadi tidak diatur dalam semua peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan amatir radio, kondisi ini adalah fakta, argumentasi yang mengedepankan beberapa pasal dalam Permen 33 dan kalimat dibalik kartu IAR tidak dapat dijadikan dasar untuk melarang tindakan Multi OP Pribadi. Yang ingin penulis tekankan adalah jika suatu tindakan adalah dilarang manakala tetap dilakukan maka ada aturan yang dilanggar, tindakan Multi OP Pribadi tidak melanggar semua pasal yang dijadikan argumentasi oleh peserta diskusi, terlebih lagi dalam Permen 33 dengan jelas mengatur apa yang boleh, harus, dan dilarang dilakukan oleh amatir radio dan atau stasiun amatir radio. Dan penulis ingin mengingatkan bahwa dalam membaca sebuah peraturan perundang-undangan kita tidak dapat hanya bertumpu pada satu pasal saja untuk menarik sebuah kesimpulan. Untuk contoh, Apakah stasiun amatir radio dapat digunakan oleh orang yang bukan amatir radio? untuk menjawab pertanyaan ini maka kita merujuk kepada Permen 33 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Amatir Radio, dengan mudahnya beberapa orang akan mengatakan bahwa yang bukan amatir radio tidak diizinkan untuk menggunakan stasiun radio amatir dengan bertumpu hanya pada satu pasal, padahal terdapat pasal lain yang menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu stasiun radio amatir dapat digunakan oleh mereka yang bukan amatir radio. Jadi kita harus mengaitkan semua pasal demi pasal yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan karena semua merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Terhadap argumentasi yang mengedepankan pasal 11 Permen 33 menurut penulis pasal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan tindakan Multi OP Pribadi karena pasal 11 dalam Permen 33 mengatur masalah guest operator untuk warga negara asing,

Menanggapi argumentasi yang mengatakan bahwa ada banyak tindakan Multi OP Pribadi dari negara selain Indonesia penulis berpendapat kondisi tersebut tidak juga dapat dijadikan dasar pembenaran tindakan Multi OP Pribadi, karena dalam mengikuti kontes setiap peserta harus tetap mengikuti peraturan yang berlaku dinegaranya, sebuah contoh pada saat kontes digital kita akan menemui banyak peserta kontes yang On Air pada frekuensi diatas 7.040 MHz, peserta kontes dari Indonesia dilarang ber-QSO dengan peserta kontes dari negara lain karena alokasi frekuensi yang berlaku di Indonesia untuk digital adalah dibawah 7.040 MHz.

Memperhatikan kekhawatiran beberapa peserta diskusi yang mengatakan bahwa jika tindakan Multi OP Pribadi dibenarkan maka akan terjadi penurunan kualitas amatir radio secara drastis karena tindakan Multi OP Pribadi memungkinkan praktek perjokian. Penulis juga tidak ingin hal tersebut terjadi, tetapi kekhawatiran ini juga tidak dapat dijadikan dasar untuk melarang Multi OP Pribadi. Khusus mengenai perjokian, penulis berpendapat bahwa dalam menyelenggarakan hobi amatir radio semua hal dapat dilakukan sepanjang tidak melanggar aturan yang ada. Seorang amatir radio dapat saja mendirikan stasiun radionya dengan merakitnya sendiri sehingga tidak ada merek dagang sama sekali dalam studionya, namun tidak ada larang jika semua barang yang dipakainya adalah buatan pabrik. Penulis sangat menikmati QSO CW manual dengan menggunakan telinga sendiri, tetapi penulis dan siapa pun tidak dapat melarang amatir radio yang berQSO CW menggunakan software untuk mendapatkan award DXCC CW. Atau secara ekstrim dicontohkan, jika ada seseorang yang tidak tahu sama sekali tentang amatir radio, namun dengan kemudahan mendapatkan IAR dan kemampuannya mendirikan stasiun radio lalu amatir radio itu membayar operator amatir radio untuk mengudara dari stasiunnya, menggunakan callsign pribadinya untuk memenangkan kontes, meraih sejumlah award dan prestasi lainnya, adakah peraturan yang dilanggarnya? Adakah aturan sebuah kontes atau award yang mengharuskan semua QSO dilakukan oleh orang pemilik callsign? Hasil dari penyelenggaraan amatir radio berpengaruh terhadap individu masing-masing, jika ada amatir radio yang bahagia dan bangga dengan prestasi semu yang diraihnya walaupun banyak yang tidak setuju sepanjang tidak ada aturan yang dilanggarnya maka tidak satu pun yang dapat melarangnya.

Tanggapan terakhir adalah mengenai teori hukum perizinan, yang mana disebutkan bahwa yang boleh dilakukan hanyalah sebatas izin yang diberikan diluar itu adalah suatu larangan. Penulis sangat sependapat dengan argumentasi ini. Izin adalah sebuah pengecualian yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh sebuah peraturan perundang-undangan, namun pengecualian yang diberikan hanya sebatas apa yang diizinkan. Lalu, mari kita telaah apakah kegiatan Multi OP Pribadi termasuk didalam atau diluar dari izin amatir radio.

Sebuah stasiun radio amatir (pasal 1 ayat 6, 7 dan 8) dengan identifikasi stasiun YD4IRS (pasal 1 ayat 17, pasal 8 ayat 2, pasal 45 ayat 1 dan 2), yang memiliki 5 buah radio HF (pasal 3), digunakan oleh amatir radio (pasal 44) YB4IBO, YD4PGM, YD4PKN, YD4PKJ, YC4PGR sebagai tim kontes, mengikuti kontes amatir radio (pasal 41 ayat 1 huruf a dan b) CQ WPX RTTY untuk kategori Multi Multi, dan memancar pada band plan RTTY Indonesia untuk tingkat siaga (Lampiran X angka 2) dengan kekuatan pemancar 50 watt (pasal 34, pasal 35 ayat 2 huruf b angka 1), dan pada saat mendapatkan laporan dari amatir radio lain bahwa pancarannya menimbulkan interference pada band 3.5 MHz tim tersebut menghentikan pancarannya pada band yang dimaksud (pasal 52 ayat 3). Dan tim tersebut berhasil memenangkan kontes sebagai juara benua.

Dari ulasan diatas, terlihat jelas bahwa tindakan Multi OP Pribadi masuk ke dalam hak dan kewajiban yang diberikan pada Permen 33 dan tidak melanggar pasal 41 ayat 3 huruf a dan b, pasal 42 ayat 2 huruf a sampai huruf i, dan pasal 42 ayat 3. Dengan demikian, tidak satu orang pun dapat melarang atau menyatakan Multi OP Pribadi tidak sah karena semua unsur dalam kegiatan Multi OP Pribadi sesuai dengan Permen 33.

Apakah penulis tidak khawatir akan terjadinya kiamat kualitas amatir radio Indonesia ? Ya tentu saja, penulis juga akan sangat prihatin jika kondisi ini menimbulkan efek memburuknya kualitas amatir radio Indonesia, tetapi kita tetap tidak dapat melarang tindakan tersebut sepanjang belum ada perubahan terhadap Permen 33 atau aturan lain yang mengatur secara khusus. Yang dapat kita lakukan hanyalah melakukan tindakan preventif yaitu pembinaan sesama amatir radio agar tindakan Multi OP Pribadi tidak menurunkan kualitas amatir radio, tetapi kita tidak dapat memaksa karena semuanya akan kembali kepada individu masing-masing.

Kondisi ini menurut penulis sangat mudah untuk diatasi. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan “tangan besi” maksudnya dengan menciptakan aturan yang jelas melarang tindakan Multi OP Pribadi. Aturan itu tidak harus sampai mengubah undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang membutuhkan birokrasi yang panjang. Penulis berpendapat secarik surat keputusan dari ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) sebagai satu-satunya organisasi amatir radio sudah cukup dijadikan dasar untuk melarang kegiatan Multi OP Pribadi, namun sebelum kebijakan itu dilakukan perlu diadakan pengkajian apakah dengan melarang tindakan¬†Multi OP Pribadi justru ada aturan diatasnya yang dilanggar. Berangkat dari kekhawatiran akan terjadi kiamat kualitas amatir radio, penulis lebih cenderung agar ORARI dengan gigih melakukan pembinaan terhadap anggotanya, ini akan lebih baik ketimbang membelenggu sesuatu yang mungkin tidak berguna bagi yang tidak setuju tetapi memiliki manfaat untuk orang lain.

Akhirnya penulis memohon maaf kepada seluruh peserta diskusi terhadap kata-kata yang tidak sepantasnya penulis gunakan pada saat berdiskusi, yakinlah bahwa itu semua semata-mata wujud kepedulian penulis terhadap amatir radio.

Semoga bermanfaat.

DE YD4IRS

73

Related posts